Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra bersama Gatot Nurmantyo |
RELAWAN BARAK -- Bursa calon presiden di Pemilu 2024 dinilai bukan milik kepala daerah. Masa jabatan kepala daerah rata-rata akan habis pada 2022 atau 2023.
Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan untuk masuk bursa Capres 2024, membutuhkan jabatan sebagai kendaraan politik utama menggaet massa.
"Setiap politisi butuh kendaraan, kalau kepala daerah ya kendaraannya jabatan itu. Begitu dia selesai, kemudian digantikan Plt (Pelaksana Tugas), akan sulit dia memiliki kendaraan itu secara utuh," ujar pria yang akrab disapa Hensat saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/7).
Hensat lalu mengambil contoh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Sempat difavoritkan masuk bursa capres 2014, nama Gatot justru tenggelam karena saat masa penjaringan kandidat tidak lagi menduduki jabatan aktif.
"Kurang apa Gatot Nurmantyo? Tapi, begitu dia hilang tongkatnya (komando), satu tahun susah. Mau masuk, jungkir balik ke kanan-kiri belum bisa dia berhasil masuk," ujar Hensat.
Oleh karena itu, pria yang memimpin lembaga riset KedaiKopi itu pun memberikan usul kepada kepala daerah yang ingin masuk bursa Capres 2024 agar sesegera mungkin membangun dan membina relawan. Sebab, menurut dia, hal itu sudah terbukti sejak Pilpres 2014 di mana Joko Widodo (Jokowi) menjadi tokohnya.
"Tren dari 2014 yang diciptakan Jokowi, pemimpinnya enggak harus muncul dari parpol, tapi bisa dari masyarakat melalui relawan," ujar Hensat.
Di luar kepala daerah, Hensat menilai jabatan menteri menjadi keuntungan tersendiri bagi sang pengampu yang ingin masuk bursa kandidat Pilpres 2024.
Bagi dia, seseorang dengan jabatan menteri aktif memberikan kemungkinan besar untuk melebarkan sayap popularitas dirinya melalui kegiatan dan program-program yang tengah dilakukan.
"Tapi paling enak memang kejar kursi menteri," ujarnya.
Beberapa waktu lalu Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengidentifikasi 15 nama calon presiden yang diprediksi salah satunya akan lolos menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Beberapa nama merupakan kepala daerah adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namun, masa pemerintahan sosok-sosok populer itu akan habis pada 2022-2023 mendatang. (sumber)
0 komentar:
Posting Komentar